Gambaran Umum Akuntansi Sektor Publik

GAMBARAN UMUM

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

1.      PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektorpublik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik Negara/ daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektorpublik.

Akuntansi sektorpublik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi  lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik Negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variable lingkungan, sektorpublik dipengaruhi oleh banyak factor tidak hanya factor ekonomi semata, akan tetapi factor politik, social, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan. Sektorpublik tidak seragam dan sangat heterogen.

Meskipun terdapat perbedaan di antara sektorpublik dengan sektor swasta, yang perlu ditekankan bukan pada mencari perbedaan dan mempertentangkan antara kedua sektor tersebut. Fokus perhatian hendaknya lebih ditekankan pada upaya untuk memajukan sektorpublik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor sawasta yang dipandang lebih maju dan efisien.

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.      Apa Definisi Akuntansi Menurut Accounting Principle Board (APB) ?

2.      Apa Fungsi (Peran) Akuntansi?

3.      Apa Definisi Akuntansi Sektor Publik?

4.      Apa Ciri-ciri Sektor Publik?

5.      Apa Ciri-ciri Akuntansi Sektor Publik?

6.      Apa Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik?

7.      Apa Jenis-jenis Organisasi Sektor Publik?

8.      Apa Tujuan Akuntansi Sektor Publik?

9.      Apa Faktor-faktor yang Menentukan Model Akuntansi Pemerintahan?

10.  Apa Persamaan Sektor Publik dengan Sektor Swasta?

11.  Apa Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta?

12.  Apa Perbedaan Stakeholder Sektor Publik Dengan Sektor Swasta?

13.  Apa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Akuntansi Sektor

Publik?

14.  Bagaimana Sejarah Perkembangan Akuntansi Sektor Publik?

15.  Apa saja Catatan dalam Upaya Pengembangan Akuntansi Pusat dan Daerah?

16.  Apa saja yang termasuk ke dalam Lingkungan Sektor Publik?

C.    Tujuan

1.      Mengetahui Definisi Akuntansi Menurut Accounting Principle Board (APB).

2.      MengetahuiFungsi (Peran) Akuntansi.

3.      MengetahuiDefinisi Akuntansi Sektor Publik.

4.      MengetahuiCiri-ciri Sektor Publik.

5.      MengetahuiCiri-ciri Akuntansi Sektor Publik.

6.      MengetahuiSifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.

7.      MengetahuiJenis-jenis Organisasi Sektor Publik.

8.      MengetahuiTujuan Akuntansi Sektor Publik.

9.      MengetahuiFaktor-faktor yang Menentukan Model Akuntansi Pemerintahan.

10.  MengetahuiPersamaan Sektor Publik dengan Sektor Swasta.

11.  MengetahuiPerbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta.

12.  MengetahuiPerbedaan Stakeholder Sektor Publik Dengan Sektor Swasta.

13.  MengetahuiFaktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Akuntansi Sektor Publik.

14.  MengetahuiSejarah Perkembangan Akuntansi Sektor Publik.

15.  MengetahuiCatatan dalam Upaya Pengembangan Akuntansi Pusat dan Daerah.

16.  MengetahuiLingkungan Sektor Publik.

2.         PEMBAHASAN

            AKUNTANSI adalah “seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut.” (Suwardjono).

            Dari sudut bidang studi, AKUNTANSI diartikan sebagai “seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik.”

            Dari sudut proses atau kegiatan praktik, AKUNTANSI diartikan sebagai “proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakuan (pencatatan), pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.”

A.          Definisi Akuntansi Menurut Accounting Principle Board (APB)

AKUNTANSI dari sudut fungsinya adalah “suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi – dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi pemerintahan.” (Accounting Principle Board (APB) dalam Halim, 2001)

B.           Fungsi (Peran) Akuntansi

1.      Menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi.

2.      Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam pengambilankeputusan ekonomi yang rasional.

3.      Cabang- cabang akuntansi cukup banyak, salah satunya adalah akuntansi pemerintahan (sektorpublik).

C.          Definisi Akuntansi Sektor Publik

“Sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.”

D.          Ciri-ciri Sektor Publik

1.      Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

2.      Menghasilkan barang dan/ atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.

3.      Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

E.           Ciri-ciri Akuntansi Sektor Publik

1.         Karena keinginan mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan

2.         Karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan

3.         Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara dengan negara yang lain – tergantung pada sistem pemerintahannya.

4.         Karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk mencatat, menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara, maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara.

F.           Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan sutau aktivitas yang memilki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi:

a.        Faktor ekonomi meliputi antara lain :

•          Pertumbuhan ekonomi

•          Tingkat inflasi

•          Tenaga kerja

•          Nilai tukar mata uang

•          Infrastruktur

•          Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)

b.      Faktor politik meliputi antara lain :

•          Hubungan negara dan masyarakat

•          Legitimasi pemerintah

•          Tipe rezim yang berkuasa

•          Ideologi negara

•          Elit politik dan massa

•          Jaringan Internasional

•          Kelembagaan

c.        Faktor kultural meliputi antara lain :

•          Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya

•          Sistem nilai di masyarakat

•          Historis

•          Sosiologi masyarakat

•          Karakteristik masyarakat

•          Tingkat pendidikan

d.      Faktor demografi meliputi antara lain :

•          Pertumbuhan penduduk

•          Struktur usia penduduk

•          Migrasi

•          Tingkat kesehatan

G.          Jenis-jenis Organisasi Sektor Publik

Organisasi-organisasi sektorpublik sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berurusan dengan instansi pemerintah, seperti Departemen Pendidikan, Departemen Tenaga Kerja, Kantor pencatatan sipil, atau Kepolisian. Kita juga berinteraksi dengan berbagai organisasi keagamaan, seperti MUI, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, PGI (Persatuan Gereja Indonesia), KWI (Konfrensi Waligereja Indonesia), dan lain-lain. Di bidang pendidikan dan kesehatan, kita mendapati beragam organisasi sektorpublik, seperti universitas, sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan balai-balai kesehatan. Yang juga termasuk organisasi sektorpublik adalah partai-partai politik dan LSM-LSM di berbagai bidang.

Jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis organisasi sektorpublik diatas dapat dibagi menjadi tiga.

1.      Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektorpublik yang berbentuk instansi pemerintah berikut.

a.       Pemerintah Pusat, termasuk di  dalamnya:

1)      Kementrian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan,dan lain-lain.

2)      Lembaga dan badan Negara sepeti KPU,KPK, dan lain-lain.

b.      Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya:

1)      Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil,dan lain-lain.

2.      Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektorpublik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi milik pemerintah.

Contohnya:

a.       Perguruan tinggi BHMN

b.      Rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM, RS Daerah.

c.       Yayasan-yayasan milik pemerintah.

         Pada perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

3.      Organisasi Nirlaba Milik Swasta

Organisasi nirlaba milik swasta ini merupakan bagian organisasi sektorpublikyang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

Contohnya:

a.       Yayasan seperti Sampoerna Foundation, Dompet Dhuafa Republika, dan lain-lain.

b.      Sekolah dan universitas swasta

c.       Rumah sakit milik swasta.

H.          Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :

1.      Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).

2.      Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntanbilitas (Accountability).

Informasi akuntansi berguna untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis.

Informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses penganggaran.

Untuk melakukan pengukuran kinerja, pemerintah memerlukan informasi akuntansi terutama untuk menentukan indikator kinerja (performance indicator) sebagai dasar penilaian kinerja. Informasi akuntansi memiliki peran utama dalam menentukan indikator kinerja sektor publik.

I.             Faktor-faktor yang Menentukan Model Akuntansi Pemerintahan

1.      STRUKTUR PEMERINTAHAN; Pada pemerintahan demokratis, struktur pemerintah biasanya berdasarkan sistem “checks and balances” yang biasanya dilakukan dengan pemisahan fungsi pemerintahan (eksekutif, legislative, dan yudikatif).

2.      SIFAT DARI SUMBER DAYA; Disektor dunia usaha swasta, terdapat hubungan langsung antara barang atau jasa yang diberikan dengan harga yang harus dibayar pembeli. Di sektor pemerintah tidak ada hubungan langsung antara barang atau jasa yang diberikan dengan harga yang harus dibayar pembeli. Sangat sulit untuk mengidentifikasi hubungan pertukaran antara pajak yang dibayar dengan jasa yang diterima.

3.      PROSES POLITIK; Rakyat atau warga Negara melalui wakil-wakilnya dapat memengaruhi pemerintah. Rakyat dapat menekan pemerintah agar memberikan sejumlah jasa yang maksimum kepada rakyat dengan jumlah pembayaran pajak yang minimum. Selain itu, tidak seperti di sektor swasta, pemerintah harus menghasilkan pendapatan (non revenue producing assets), seperti taman, jalan, dan bangunan umum lainnya.

J.            Persamaan Sektor Publik dengan Sektor Swasta

Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan, yaitu:

1.Memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi

2.Mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum;

Objectivity,  Cosistency, Materiality, Full Disclosure

3.Merupakan bagian integral sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya

menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.

4.Menghadapi masalah yang sama yaitu kelangkaan sumber daya (scarcity of resources),sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber  daya organisasi secara ekonomis, efektif dan efisien.

5.Prosespengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan; membutuhkan  informasi yang handal dan releven untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu: Perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.

6.Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya: baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massa,pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya..

7.Terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan.

K.          Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta

Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu: tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, stakeholder yang dipengaruhi, dan sistem akuntansi yang digunakan.

1. Tujuan organisasi

            Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan menonjol terletak pada tujuan memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat tujuan untuk memaksimumkan laba (profit motive), sedangkan pada sektor publik adalah pemberian pelayanan publik, dan penyediaan pelayanan publik. Tetapi meskipun tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan publik, tidak berarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat finansial. Organisasi sektor publik juga memiliki tujuan finansial, akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofis, konseptual, dan operasionalnya dengan tujuan profitabilitas sektor swasta.

2. Sumber Pembiayaan

            Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut struktur modal atau sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis dan tingkat risiko. Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, charging for service, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, dan pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ditetapkan. Sedangkan untuk sektor swasta sumber pembiayaan dipisahkan menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan (retained earnings) dan modal pemilik. Sumber pembiayaan eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari publik.

3. Pola Pertanggungjawaban

            Manajemen pada sektor swasta bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat (publik funds). Pola pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertikal dan horisontal. Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada ototritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada pemerintah pusat. Pertanggungjawaban horisontal (horisontal accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

4. Struktur Organisasi

            Secara kelembagaan, organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor swasta. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hirarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Salah satu faktor utama yang membedakan sektor publik dengan sektor swasta adalah adanya pengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik. Tipologi pemimpin, termasuk pilihan dan orientasi kebijakan politik, akan sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada sektor publik. Sektor publik memiliki fungsi yang lebih kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Kompleksitas organisasi akan berpengaruh terhadap struktur organisasi.

5. Karakteristik Anggaran dan Stakeholder

            Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik rencana anggaran dipublkasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasia negara. Sementara itu, anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup bagi publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan. Dari sisi stakeholder, pada sektor publik stakeholder dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal, pada stakeholder internal antara lain adalah lembaga negara (kabinet, MPR, DPR, dan sebagainya), Kelompok politik (partai politik), manajer publik (gubernur BUMN, BUMD), pegawai pemerintah. Stakeholder eksternal pada sektor publik seperti masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi, Bank sebagai kreditor pemerintah, Badan-badan internasional (IMF, ADB, PBB, dan sebagainya), investor asing, dan generasi yang akan datang. Pada sektor swasta, stakeholder internal terdiri dari manajemen, karyawan, dan pemegang saham. Sedangkan stakeholder eksternal terdiri dari bank, serikat buruh, pemerintah, pemasok, distributor, pelanggan, masyarakat, serikat dagang dan pasar modal.

6. Sistem Akuntansi

            Perbedaan yang lain adalah sistem akuntansi yang digunakan. Pada sektor swasta sistem akuntansi yang biasa digunakan adalah akuntansi yang berbasis akrual (accrual accounting). Sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas (cash basis accounting).

L.           Perbedaan Stakeholder Sektor Publik Dengan Sektor Swasta 

Stakeholder Eksternal:    1.  Masyarakatpenggunajasapublik    2.  Masyarakatpembayarpajak    3.  Perusahaan danorganisasisosialekonomi yang menggunakan pelayananpubliksebagai input atasaktivitasorganisasi                         4.  Bank sebagaikreditorpemerintah    5.  Badan-badaninternasional, seperti Bank Dunia, IMF,                   ADB, PBB, dsb.    6.  Investor asingdancountry analyst    7.  Generasi yang akandatang    Stakeholder Internal:    1.  Lembaganegara (misalnya: kabinet, MPR, DPR/DPRD, dsb)    2.  Kelompokpolitik (partaipolitik)    3.  Manajerpublik (gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD)    4.  Pegawaipemerintah

Stakeholder Eksternal:        1.  Bank sebagaikreditor        2.  Serikatburuh        3.  Pemerintah        4.  Pemasok        5.  Distributor        6.  Pelanggan        7.  Masyarakat        8.  Serikatdagang (trade union)        9.  Pasar modal        Stakeholder Internal:        1.   Manajemen        2.   Karyawan        3.   Pemegangsaham

Stakeholder SektorPublik

Stakeholder SektorSwasta

M.         Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Akuntansi Sektor Publik

1.Perangkat Hukum dan Perundang-undangan.

2.Sistem Akuntansi Pemerintahan

3.Kebijaksanaan Otonomi Daerah

4.Sumberdaya Manusia

5.Lingkup Pekerjaan dan Jenjang Karir

6.Teknologi Informasi

N.          Sejarah Perkembangan Akuntansi Sektor Publik

Istilah “SEKTOR PUBLIK” mulai dipakai pertama kali pada tahun 1952. Tahun 1950-an dan 1960-an sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan. Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN.

Pada tahun 1959 pemerintahan orde lama mulai melakukan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer profesional dan terlalu banyaknya ‘politisasi’ atau campur tangan pemerintah, mengakibatkan perusahaan tersebut hanya dijadikan ‘sapi perah’ oleh para birokrat.

Pada tahun 1970-an, adanya kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal menunjukan kesan ingin mempertanyakan kembali peran sektor publik dalam pembangunan. Sehingga sejarah kehadirannya tidak memperlihatkan hasil yang baik dan tidak menggembirakan. Kondisi ini terus berlangsung pada masa orde baru. Lebih bertolak belakang lagi pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang fungsi dari BUMN. Dengan memperhatikan beberapa fungsi tersebut, konsekuensi yang harus ditanggung oleh BUMN sebagai perusahaan publik adalah menonjolkan keberadaannya sebagai agent of development daripada sebagai business entity.

Terlepas dari itu semua, bahwa keberadaan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dengan status hukum yang jelas telah ada sejak beberapa tahun bergulir dari pemerintahan yang sah. Salah satunya adalah Perusahaan Umum Telekomunikasi (1989).

Tahun 1980-an reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju – terutama negara Anglo-Saxon, sebagai jawaban atas berbagai kritikan, è mengadopsi pendekatan New Publik Management (NPM) dan reinventing government, mengadopsi (dari sektor swasta) mekanisme pasar, kompetisi tender (Compulsory Competitive Tendering-CCT), dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik.

Perubahan akuntansi dari BASIS KAS menjadi akuntansi BERBASIS AKRUAL merupakan bagian penting dari proses reformasi sektor publik di negara-negara Anglo-Saxon. Tujuan memperkenalkan sistem akuntansi akrual adalah untuk membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektifitas sektor publik.

O.          Catatan dalam Upaya Pengembangan Akuntansi Pusat dan Daerah

Penggunaan single entry dan cash basis dalam sistem akuntansi yang selama ini digunakan tidak memungkinkan disusunnya laporan keuangan daerah yang akuntabel .Perlu adanya standar akuntansi keuangan yang mengatur sistem, prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat dihasilkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan dan dapat diperbandingkan karena menggunakan dasar yang sama.Laporan keuangan sebagaimana disebut di atas memungkinkan untuk digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pemerintah.

Karena adanya hubungan yang erat dalam hal kewenangan, fungsi, keterkaitan program dan anggaran antara pemerintah pusat dengan darah, maka strategi pengembangan akuntansi pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan secara terintegrasi dan mencerminkan keadilan.

P.           Lingkungan Sektor Publik

a.      Otonomi Daerah

         Otonomi Daerah merupakan kebijakan yang dilakukan pada setiap wilayah dalam suatu tingkat mengacu pada desentralisasi.

Otonomi Daerah dilakukan melalui desentralisasi yang menghasilkan 2 manfaat :

1.      mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan krativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasilnya.

2.      Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

TUGASSSSS !!!!!

b.      Akuntansi Sektor Publik & Good Governance

Pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi governance sebagai ”the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Sementara itu, United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara.

Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

UNDP mendefinisikan karakteristik dari Good Governance sebagai berikut:

a). Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Adapun dalam karakteristik ini pada akuntansi sektor publik pada ranah secara umum seperti akuntansi pada mesjid, lembaga swadaya dan lainnya sudah  melakukan keterbukaan dalam pelaporan keuangan. Dimana saya pernah menemukan pada suatu media cetak bahwa laporan keuangan mesjid telah melakukan perikatan dengan akuntan publik untuk melaksanakan audit terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh pengurus mesjid, dan kemudian dipublikasikan pada media cetak.

b). Rule of Law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

Adapun dalam pemenuhan karakteristik ini dalam akuntansi sektor publik, masih dalam menuju pada penguatan dan kejelasan dalam ranah hukum. Sehingga sekarang masyarakat indonesia sudah mulai menyadari akan pentingnya sifat karakteristik Rule of Law ini dalam akuntansi sektor publik.

c). Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh yang membutuhkan.

Adapun berbicara tentang karakteristik transparasi ini dalam akuntansi sektor publik khususnya akuntansi pemerintahan masih belum sepenuhnya melakukan hal ini. Karena masih tertutupnya informasi terhadap masyarakat mengakibatkan kurangnya keterbukaan pengetahuan akan laporan keuangan sektor pemerintahan.

d). Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.

Karakteristik ini dalam akuntansi sektor publik dalam hal responsiveness masih dalam pengenalan dan penyusunan penerapan prinsip-prinsip akuntansi. Sehingga belum sepenuhnya melakukan pelayanan terhadap stakeholeder.

e). Consensuss orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Pelaporan keuangan dalam sektor publik banyak disoroti dan kinerjanya mulai sangat diperhatikan. Akan tetapi di Indonesia masih kurang dalam orientasi pada kepentingan masyarakat. Sekarang sudah mulai bisa berharap, karena pemerintah mulai melirik akuntansi sektor publik dalam penerapannya yang dimana dikeluarkannya PP 71 tahun 2010. Karakteristik Consensuss orientation ini mulai diterapkan untuk kepentingan masyarakat, karena stakeholder sektor publik sangat luas dan sering memerlukan laporan keuangan dalam ranah akuntansi sektor publik.

f). Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

Penerapan karakteristik equity ini apabila sangat diperhatikan dalam akuntansi sektor publik akan memperketat pengawasan terhadap pembuatan pelaporan keuangan. Sehingga terhindarlah penyelewengan terhadap laporan keuangan publik dan berdampa positif terhadap pengamanan keuangan negara. Yang dimana di Indonesia masih banyak terjadi penyimpangan terhadap keuangan negara.

g). Efficiency & effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdayaguna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

Di Indonesia pengelolaan sumberdaya publik banyak diserahkan kepada pihak swasta sehingga pemasukan kepada negara juga berkurang. Disini peran pemerintah dalam keberanian tegas akan kemampuan sendiri dalam pengelolaan sumberdaya publik diperlukan untuk menambah pemasukan negara.

h). Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Di Indonesia menurut saya sudah mulai melaksanakan accountability dalam penerapan akuntansi sektor publik. Karena masyarakat sudah menyadari akan pentingnya hal ini.

i). Strategic vision. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Di Indonesia mempunyai suatu cita-cita masyarakat yaitu tercantum dalam UUD 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih perlu digalakkan dan dikuatkan. Agar terjalinnya penerapan sesuai dengan UUD 1945.

c.       Akuntabilitas Publik

Adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertaggungjawaban tersebut. 

Akuntabilitas terdiri atas 2 macam, yaitu :

1. Akuntabilitas Internal

2. Akuntabilitas Eksternal

d.      Privatisasi

Privatisasi adalah merupakan kebijakan publik yang mengarahkan bahwa tidak ada alternative lain selain pasar yang dapat mengendalikan ekonomi secara efisien, serta menyadari bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini seharusnya diserahkan kepada sektor swasta . asumsi penyerahan pengelolaan pelayanan publik ke sektor swasta adalah peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dicapai (Bastian, 2002).

3.         PENUTUP

A.       Kesimpulan

                      Akuntansi Sektor Publik merupakan sebuahkegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

                      Akuntansi Sektor Publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.

          Tujuan Akuntansi Sektor Publik, yaitu memberikaninformasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi dan memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.   

                     

DAFTAR PUSTAKA

Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2002. Akuntansi Sektor Publik.

Salemba Empat: Jakarta.

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA,Ak. 2002. Akuntansi Sektor Publik. ANDI Yogyakarta:

Yogyakarta.

Ulum MD, Ihyaul. 2008. Akuntansi Sektor Publik. UMM Press: Malang.