Audit Laporan Keuangan

Audit Laporan Keuangan

v   Pengertian audit laporan keuangan

Audit laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari berbagai asssurance services. Audit jenis ini berkaitan dengan kegiatan mempeeroleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

Audit laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan besar sangat diperlukan untuk memfungsikan pasar sekuritas nasional. Secara signifikan audit laporan keuangan dapat menurunkan resiko investor dan kreditor dalam membuat berbagai keputusan investasi dengan tidak menggunakan informasi yang bermutu rendah.

v   Hubungan antara akuntansi dan auditing

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam metode, tujuan, dan pihak- pihak yang bertanggung jawab pada proses akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dibandingkan dengan proses audit laporan keuangan.

Metode akuntansi mencakup kegiatan mengidentifikasi bukti dan transaksi yang dapat mempengaruhi entitas. Setelah diidentifikasi, maka bukti dan transaksi ini diukur, dicatat, dikelompokkan, serta dibuat ikhtisar dalam catatan-catatan akuntansi. Hasil proses ini adalah penyusunan dan distribusi laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (generally accepted accounting principles/GAAP). Tujuar. akhir akuntansi adalah komunikasi data yang relevan dan andal, sehingga dapat berguna bagi pengambilan keputusan. Dengan demikian, akuntan:? adalah suatu proses yang kreatif. Para pegawai entitas terlibat dalarr. proses akuntansi ini, sedangkan tanggung jawab akhir untuk laporar. keuangan terletak pada manajemen entitas.

Audit laporan keuangan yang khas terdiri dari upaya memaham: bisnis dan industri klien serta mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan manajemen, sehingga memungkinkan auditor meneliti apakah pada kenyataannya laporan keuangan tersebut telah menyajikan posisi keuangan entitas, hasil operasi, serta arus kas secara wajar sesuai dengan GAAP. Auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang berlaku umum (GAAS) dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, serta dalam menerbitkan laporar. yang memuat kesimpulan auditor yang dinyatakan dalam bentuk pendapat atau opini atas laporan keuangan. Tujuan utama audit laporan keuangan bukan untuk menciptakan informasi baru, melainkan untuk menambah keandalan laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen.

Hubungan antara akuntansi dan auditing dalam proses pelaporan keuangan dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

                  AKUNTANSI                                                                        AUDITING

          Berpedoman pada GAAP                                                    Berpedoman pada GAAS

       Tanggung Jawab Manajemen                                                 Tanggung Jawab Auditor

 

Model pelaporan keuangan dewasa ini berfokus pada pengukuran dan pelaporan transaksi dalam laporan keuangan. Proses ini meliputi pertimbangan profesional penting yang digunakan dalam mengevaluasi kewajaran estimasi akuntansi. Sebagai contoh, model pelaporan keuangan dewasa ini mengharapkan manajemen membuat estimasi atas piutang usaha yang mungkin tidak dapat tertagih di masa depan atau mungkin entitas berencana di masa depan akan menjual persediaan yang ada saat ini pada tingkat harga yang cukup untuk menutup biaya persediaan tersebut. Dewasa ini, tantangan yang paling besar dalam audit berasal dari elemen-elemen bersifat prospektif yang melekat dalam model pelaporan keuangan.

 Perubahan sedang terjadi dewasa ini. Pada tahun 1996, Komite Khusus Pelaporan Keuangan (Komite Jenkins) yang dibentuk oleh AICPA mengusulkan model pelaporan bisnis yang lebih komprehensif yang terdiri dari analisis data historis, informasi ke masa depan, serta meningkatkan informasi latar belakang perusahaan. Dewasa ini FASB sedang melaksana¬kan Proyek Penelitian Pelaporan Bisnis. Tujuan proyek ini adalah (1) mengembangkan rekomendasi bagi pengungkapan jenis informasi bisnis tertentu dari semua atau sebagian industri terpilih secara sukarela dan luas, sehingga para pengguna laporan bisnis dapat terbantu dalam membuat keputusan investasi mereka, dan (2) mempelajari sistem yang ada tentang pengiriman pelaporan bisnis secara elektronik. Sementara FASB sedang melaksanakan proyek ini, profesi audit juga sedang memper¬timbangkan bagaimana melakukan audit, atau memberikan bentuk keyakinan baru sesuai persyaratan baru dalam pelaporan. Keyakinan audit secara tepat waktu (real time) sudah terbentang di hadapan kita. Dalam Bab 22, dapat dilihat berbagai ragam assnrance services baru yang sedang bergerak maju. Satu hal yang pasti adalah bahwa auditing akan menjadi pekerjaan yang kian menarik di masa depan.

Selain untuk menyelesaikan audit dan menyatakan pendapat, dewasa ini auditor melakukan pemeriksaan pada bisnis secara keseluruhan. Pemahaman auditor tentang keseluruhan bisnis tersebut menjadi konteks bagi banyaknya pengujian audit, serta memposisikan auditor untuk memberikan sejumlah jasa dan rekomendasi yang bernilai tambah. Pendekatan komprehensif ini dipraktikkan oleh sejumlah kantor-kantor CPA besar yang memberikan jasa audit dewasa ini.

v   Pembuktian dan pertimbangan profesional dalam audit laporan keuangan

Audit dilakukan berdasarkan asumsi bahwa data laporan keuangan dapat diteliti untuk pembuktian. Data dikatakan dapat diteliti untuk pembuk¬tian (verifiable) apabila ada dua atau lebih orang yang memiliki kualifikas; dapat memberikan kesimpulan yang serupa dari data yang diperiksa Kemampuan dapat diteliti untuk pembuktian (verifiability) terutama berkaitan dengan tersedianya atestasi bukti pada validitas informasi yanc sedang dipertimbangkan.

Pada beberapa disiplin, data dikatakan dapat diteliti untuk pem-buktian hanya apabila para peneliti dapat membuktikan dan mengata-: segala keraguan atau meyakini bahwa data tersebut adalah benar atau palsu. Namun hal itu bukan merupakan kasus akuntansi dan auditing. Pada kasus akuntansi dan auditing, nilai yang melekat pada penyisihar piutang ragu-ragu atau beban provisi utang garansi tidak akan dapa: mencapai tingkat kecermatan hitam atau putih.^kuntansi dan auditin; secara signifikan memerlukan apa yang disebut pertimbangan profesional Oleh karena itu, auditor hanya mencari dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas kewajaran (fairness) laporan keuangan. Dalarr melakukan pemeriksaan, auditor memperoleh bukti-bukti untu- meyakinkan validitas (validity) dan ketepatan perlakuan akuntansi atai transaksi dan saldo. Dalam konteks ini, validitas berarti otentik, mantap atau memiliki dasar yang kokoh, sedangkan ketepatan (propriety) berart sesuai dengan aturan-aturan akuntansi yang ditetapkan serta kebiasaan yang ada.

Laporan keuangan memuat banyak asersi spesifik tentang akun-akun tertentu. Sebagai contoh, asersi manajemen tentang persediaan akan menyatakan bahwa persediaan memang benar-benar ada dan telah dinilai dengan benar pada tingkat harga yang paling rendah antara harga perolehan atau harga pasar (lower of cost or market). Dalam audit atas laporan tersebut, bukti-bukti yang mendukung kesimpulan tentang keberadaan persediaan bersifat lebih objektif dibandingkan dengan bukti bahwa persediaan yang ada pada saat ini akan dapat dijual di kemudian hari tanpa menderita kerugian. Pada umumnya, estimasi melekat pada hal-hal yang tidak pasti serta bergantung pada kondisi-kondisi ekonomi. Akan tetapi faktor-faktor ekonomi berubah demikian cepat. Karena pada dasarnya estimasi yang melekat tidak selalu tepat, maka keterlibatan auditor hanya meyakinkan adanya kewajaran dan bukan suatu kepastian. Berkaitan dengan konsep penyajian secara wajar, asumsi tentang pembuktian merupakan dasar yang baik.

v   Kebutuhan akan audit laporan keuangan

Perlunya dilakukan audit independen atas laporan keuangan dapat dilihat lebih lanjut pada empat kondisi berikut ini: Pertentangan Kepentingan (Conflict of lnterest). Banyak pengguna laporan keuangan yang memberikan perhatian tentang adanya pertentangan kepentingan aktual ataupun potensial antara mereka sendiri dan manajemen entitas. Kekhawatiran ini berkembang menjadi ketakutan bahwa laporan keuangan dengan data yang menyertainya telah disusun sedemikian rupa oleh manajemen sehingga menjadi bias untuk kepentingan manajemen. Pertentangan kepentingan juga dapat terjadi di antara berbagai kelompok pengguna laporan keuang¬an seperti para kreditor dan para pemegang saham. Oleh karena itu, para pengguna mencari keyakinan dari auditor independen luar bahwa informasi tersebut telah (1) bebas dari bias untuk kepentingan manajemen dan (2) netral untuk kepentingan berbagai kelompok pengguna (dengan perkataan lain, informasi tidak disajikan sedemikian rupa sehingga menguntungkan salah satu kelompok pengguna diatas kelompok lainnya).

§      Konsekuensi (Consequence). Laporan keuangan yang diterbitkan menyajikan informasi yang penting, dan dalam beberapa kasus, merupakan satu-satunya sumber informasi yang digunakan untuk membuat keputusan investasi yang signifikan, peminjaman, serta keputusan lainnya. Oleh karena itu, para pengguna menginginkan laporan keuangan tersebut memuat sebanyak mungkin data yang relevan. Kebutuhan ini diakui oleh persyaratan pengungkapan ekstensif yang ditetapkan oleh SEC atas perusahaan-perusahaan yang berada di bawah yurisdiksinya. Karena keputusan yang dibuat akar membawa konsekuensi ekonomi, sosial, dan konsekuensi lain yar.; signifikan, maka para pengguna laporan akan melirik pada auditc: independen untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangar telah disusun sesuai dengan GAAP, termasuk semua pengungkap ar yang memadai.

§    Kompleksitas (Complexity). Masalah akuntansi dan proses penyusur¬an laporan keuangan telah menjadi demikian kompleks. Standar akuntansi dan pelaporan untuk sewa guna usaha (leasing), pensiur pajak penghasilan, dan laba per lembar saham merupakan contoh- contoh dari fakta kompleksitas yang ada dewasa ini. Dengan meningkatnya tingkat kompleksitas, maka risiko salah interpretasi dan risi timbulnya kesalahan yang tidak disengaja juga ikut meningkat. Karena para pengguna merasa semakin sulit, atau bahkan mustahil untuk untuk mengevaluasi sendiri mutu laporan keuangan, maka mereka mengandalkan auditor independen untuk menilai mutu informan yang dimuat dalam laporan keuangan.

§    Keterpencilan (Remoteness). Para pengguna laporan keuangan, bahkan pengguna yang paling pandai sekalipun menganggap tidak praktis lagi untuk mencari akses langsung pada catatan akuntansi utama guna melaksanakan sendiri verifikasi atas asersi laporan keuangar karena adanya faktor jarak, waktu, dan biaya. Daripada mempercaya. mutu data keuangan begitu saja, sekali lagi para pengguna lebih mengandalkan laporan auditor independen untuk memenuhi kebutuhannya.

Empat kondisi di atas secara bersama-sama membentuk adanya risiko informasi (information risk), yaitu risiko bahwa laporan keuangan mungkr tidak benar, tidak lengkap, atau bias. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa audit laporan keuangan dapat meningkatkan kredibilitas lapor ar keuangan dengan cara menekan risiko informasi.

v   Manfaat ekonomi suatu audit

Imbalan (fee) audit tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti General Electric, IBM, atau entitas pemerintah kota yang besar seperti New York City, dapat mendekati atau bahkan melebihi angka $ 10 juta. Jadi, jelas bahwa manfaat ekonomi yang diharapkan harus berasal dari audit itu sendiri untuk membenarkan biaya yang demikiar besar. Beberapa manfaat ekonomi dari audit laporan keuangan adalar sebagai berikut:

• Akses ke Pasar Modal. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya dikatakan bahwa perusahaan publik harus memenuhi statuta (keten-tuan hukum) persyaratan audit terlebih dahulu, agar dapat mencatat-kan sahamnya sebelum diperdagangkan di pasar modal A.S. sesuaa federal securities acts. Selain itu, pasar modal dapat menambahkan persyaratannya sendiri tentang pencatatan saham di pasar modal, samping ketentuan hukum seperti tersebut di atas. Dengan demikiar. perusahaan akan ditolak untuk mencatatkan sahamnya di pasar mo-dal, tanpa adanya audit terlebih dahulu.

• Biaya Modal yang Lebih Rendah. Seringkah perusahaan-perusahaan kecil meminta laporan keuangannya diaudit agar dapat memperoleh pinjaman bank atau agar dapat memperoleh persyaratan pinjaman yang lebih baik. Karena penurunan risiko informasi terkait dengan laporan keuangan yang telah diaudit, maka kreditor dapat menawar¬kan tingkat bunga yang lebih rendah, dan investor akan setuju untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih rendah atas investasi mereka.

• Penangguhan Inefisiensi dan Kecurangan. Penelitian menunjukkan bahwa apabila para pegawai mengetahui akan diadakan audit independen, mereka akan menjadi lebih berhati-hati dan berusaha sesedikit mungkin melakukan kesalahan dalam menjalankan fungsi akuntansi dan menyalahgunakan aset perusahaan. Oleh karena itu, audit dapat mendorong data dalam perusahaan menjadi lebih dapat diandalkan serta dapat juga lebih menekan kerugian akibat peng-gelapan dan sebagainya. Selain itu, dengan adanya fakta akan dilakukan penelitian atas asersi laporan keuangan mereka juga dapat mengurangi kemungkinan manajemen melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

• Peningkatan Pengendalian dan Operasional. Berdasarkan observasi yang dibuat selama audit laporan keuangan, seringkah auditor independen memberikan saran untuk meningkatkan pengendalian serta mencapai efisiensi operasi yang lebih tinggi dalam organisasi klien. Secara khusus, manfaat ekonomi ini sangat bernilai bagi perusahaan skala kecil dan menengah.

Menurut pengamatan, pada umumnya penerbitan laporan keuangan hanya memberikan sedikit pengaruh atau tidak berpengaruh langsung pada harga pasar saham perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena seringkah manajemen telah menyampaikan hasil-hasil keuangan dan temuan audit melalui siaran pers kepada wartawan keuangan sebelum laporan keuang¬an secara resmi diterbitkan. Akan tetapi, pernyataan semacam itu dapat membantu meyakinkan efisiensi pasar uang dengan cara mencegah atau membatasi penyebaran informasi sebelumnya yang tidak akurat.

Para pengguna laporan keuangan memperoleh manfaat dari keyakin¬an bahwa informasi tersebut bebas dari salah saji yang material. Selain itu, manajemen dan dewan direksi juga memperoleh manfaat dari hasil sampingan suatu audit. Biasanya para auditor memiliki pengetahuan yang luas tentang risiko bisnis, praktik terbaik, serta ukuran kinerja kunci yang terkait dengan suatu industri tertentu, sebagai hasil pengalaman melaku-kan audit atas beberapa atau banyak perusahaan. Dengan demikian, para auditor independen dari kantor akuntan dapat membagikan pengetahuan mereka yang sangat berharga tersebut dengan manajemen. Seringkah manajemen menghendaki adanya evaluasi auditor independen tentang isu-isu manajemen bisnis selain laporan tentang kewajaran penyajian laporan keuangan mereka. Berbagai ragam assurance services lain atau jasa konsultasi mungkin dapat menjadi hasil sampingan auditor, ketika mereka melaksanakan audit.

SEC memberikan perhatian tentang hubungan antara jasa audit dan jasa konsultasi. Setiap auditor harus menjaga keseimbangan yang tipis antara melaksanakan audit, serta membiarkan manajemen dan dewan direksi memetik keuntungan berupa manfaat ekonomi dari pengetahuan auditor tentang perusahaan dan industri di mana perusahaan tersebut beroperasi.

v   Keterbatasan audit laporan keuangan

Suatu audit laporan keuangan yang dilakukan sesuai GAAS memilik sejumlah keterbatasan yang melekat. Salah satunya adalah bahwa audi¬tor bekerja dalam suatu batasan ekonomi yang wajar. Berikut ini adalah, dua batasan ekonomi penting yang dimaksud:

§  Biaya yang memadai (reasonable cost). Pembatasan biaya audit dapat menimbulkan terbatasnya pengujian, atau penarikan sampel dar. catatan akuntansi atau data pendukung yang dilakukan secara selektif. Selain itu, auditor juga dapat memilih untuk menguji sistem pengen¬dalian internal dan mendapatkan keyakinan dari sistem pengendalian internal yang berfungsi dengan baik.

§  Jumlah waktu yang memadai (reasonable length of time). Biasanya laporan auditor atas demikian banyak perusahaan akan terbit dalam waktu tiga sampai lima minggu setelah tanggal neraca. Hambatan, waktu ini dapat mempengaruhi jumlah bukti yang diperoleh tentang peristiwa dan transaksi setelah tanggal neraca yang berdampak pada laporan keuangan. Lebih lagi, hanya tersedia waktu yang demikian, singkat untuk memisahkan ketidakpastian yang ada pada tangg; laporan keuangan.

Keterbatasan penting lainnya adalah kerangka kerja akuntansi yang ditetapkan untuk penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah dua keterbatasan penting yang berkaitan dengan kerangka kerja akuntansi yang ditetapkan:

• Prinsip akuntansi alternatif (alternative accounting principles). GAAP memang memperbolehkan penggunaan prinsip akuntansi alternatif. Pengguna laporan keuangan harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang pilihan akuntansi yang dipilih oleh perusahaan dan akibatnya terhadap laporan keuangan.

• Estimasi akuntansi (accounting estimates). Estimasi adalah bagian yang melekat dengan proses akuntansi, dan tidak seorang pun termasuk auditor dapat meramalkan bagaimana hasil suatu ketidakpastian itu. Suatu audit tidak dapat menambahkan ketepatan dan kepastian pada laporan keuangan apabila faktor-faktor tersebut tidak ada.

Walaupun memiliki keterbatasan, namun audit atas laporan keuangan akan menambah kredibilitas sebuah laporan keuangan.

v   Hubungan auditor independen

Dalam audit laporan keuangan, auditor menjalin hubungan profesional dengan empat kelompok penting, yaitu (1) manajemen, (2) dewan direksi dan komite audit, (3) auditor internal, dan (4) pemegang saham.

ü  Manajemen

Istilah manajemen menunjuk pada kelompok perorangan yang secara aktif merencanakan, melakukan koordinasi, serta mengendalikan jalannya operasi dan transaksi klien. Dalam konteks auditing, manajemen menunjuk pada para pejabat perusahaan, pengawas, dan personel kunci sebagai penyelia (supervisor).

Selama pelaksanaan audit, terdapat interaksi luas antara auditor dar manajemen. Untuk mendapatkan bukti yang diperlukan di dalam aud:: seringkali auditor memerlukan data rahasia tentang entitas. Oleh karena itu, adalah mutlak untuk menjalin hubungan berdasarkan saling mempercayai dan saling menghargai. Hubungan yang tegang dar bermusuhan tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun. Pendekatan tipikal yang harus dilakukan auditor terhadap asersi manajemen dar;- disebut sebagai keraguan profesional (professional skepticism). Hal ini berarti auditor tidak boleh tidak mempercayai asersi manajemen, namur. juga tidak boleh begitu saja menerimanya tanpa memperhatikan ke-benarannya. Auditor harus senantiasa menyadari perlunya mengevaluai- secara objektif kondisi-kondisi yang sedang diamati serta bukti yang diperoleh selama audit.

ü  Dewan direksi dan komite audit

Dewan direksi (board of directors) suatu perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan dioperasikan dengan cara terbaik untuk kepentingan para pemegang saham. Hubungan auditor para direktur sebagian besar tergantung pada komposisi dewan itu sendui Bila dewan terutama terdiri dari para pejabat perusahaan, maka hubur car auditor, dewan dan manajemen pada dasarnya adalah satu dan sama.

Namun, apabila dewan terdiri dari sejumlah anggota yang berasa dari luar perusahaan, mungkin terdapat hubungan yang sedikit berbeda. Anggota-anggota yang berasal dari luar perusahaan bukanlah para peare atau pegawai perusahaan. Dalam hal ini, komite audit (audit committee) yang ditunjuk terutama terdiri dari anggota yang berasal dari luar dewan, dapat bertindak sebagai penghubung antara auditor dan manajemen.

Selama dekade yang lalu, terdapat kecenderungan meningkatnya penggunaan komite audit sebagai alat untuk memperkuat independensi auditor. Fungsi suatu komite audit yang secara langsung mempengaruhi auditor independen adalah:

Ø  Mencalonkan kantor akuntan publik untuk melaksanakan audit tahunan.

Ø  Mendiskusikan lingkup audit dengan auditor.

Ø  Mengundang auditor secara langsung untuk mengkomunikasikan masalah-masalah besar yang dijumpai selama pelaksanaan audit.

Ø  Mereview laporan keuangan dan laporan auditor bersama auditor pada saat penyelesaian penugasan.

ü  Auditor internal

Seorang auditor independen biasanya memiliki hubungan kerja yang dekat dengan auditor internal yang ada pada perusahaan klien. Sebagai contoh, manajemen dapat meminta auditor independen untuk me-review kegiatan auditor internal yang telah direncanakan untuk tahun berjalan serta melaporkan mutu kerja mereka. Auditor independen juga memiliki kepentingan langsung dengan pekerjaan auditor internal yang berkaitan dengan struktur pengendalian intern klien. Lagi pula, memang diperbolehkan apabila auditor internal memberikan bantuan langsung kepada auditor independen dalam melaksanakan audit laporan keuangan.

Pekerjaan auditor internal tidak dapat digunakan sebagai pengganti pekerjaan auditor independen. Namun demikian, pekerjaan auditor intern dapat menjadi pelengkap yang penting bagi auditor independen. Untuk menentukan pengaruh pekerjaan audit internal terhadap audit, auditor independen harus, (1) mempertimbangkan kompetensi dan objektivitas auditor internal dan (2) mengevaluasi mutu pekerjaan auditor internal. Pada bab selanjutnya akan dijelaskan lebih banyak tentang auditor internal ini.

ü  Pemegang Saham

Para pemegang saham sangat mengandalkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk mendapatkan keyakinan bahwa manajemen telah melaksanakan tugas yang dibebankan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, auditor memiliki tanggung jawab yang penting kepada para pemegang saham sebagai pengguna utama laporan auditor. Selama pelaksanaan suatu penugasan, auditor mungkin tidak berhubungan langsung dengan para pemegang saham yang bukan pejabat, pegawai kunci, atau direktur perusahaan klien. Namun demikian, auditor diper-bolehkan mengikuti rapat umum pemegang saham serta memberikan tanggapan langsung atas pertanyaaan-pertanyaan para pemegang saham.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

   Audit laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari berbagai asssurance services. Audit jenis ini berkaitan dengan kegiatan mempeeroleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

Metode akuntansi mencakup kegiatan mengidentifikasi bukti dan transaksi yang dapat mempengaruhi entitas. Setelah diidentifikasi, maka bukti dan transaksi ini diukur, dicatat, dikelompokkan, serta dibuat ikhtisar dalam catatan-catatan akuntansi. Hasil proses ini adalah penyusunan dan distribusi laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (generally accepted accounting principles/GAAP).

   Audit dilakukan berdasarkan asumsi bahwa data laporan keuangan dapat diteliti untuk pembuktian. Data dikatakan dapat diteliti untuk pembuk¬tian (verifiable) apabila ada dua atau lebih orang yang memiliki kualifikas; dapat memberikan kesimpulan yang serupa dari data yang diperiksa Kemampuan dapat diteliti untuk pembuktian (verifiability) terutama berkaitan dengan tersedianya atestasi bukti pada validitas informasi yanc sedang dipertimbangkan.

    Estimasi adalah bagian yang melekat dengan proses akuntansi, dan tidak seorang pun termasuk auditor dapat meramalkan bagaimana hasil suatu ketidakpastian itu. Suatu audit tidak dapat menambahkan ketepatan dan kepastian pada laporan keuangan apabila faktor-faktor tersebut tidak ada.

Walaupun memiliki keterbatasan, namun audit atas laporan keuangan akan menambah kredibilitas sebuah laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Boynton, Johnson, Kell. 2002. Modern Auditing (Edisi Ketujuh ,jilid 1). Jakarta: Erlangga

Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

Sistem Pengelolaan Laporan Keuangan Negara dan Daerah. Sistem ini melibatkan SAPP (Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat) dan SAPD (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah).  Tujuan SAPP dan SAPD adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang diper¬lukan dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, pengambil keputusan dan penilaian kinerja pernerintah, sebagai upaya untuk mempercepat penyajian Perhitungan Anggaran Negara (PAN) dan Daerah, serta memudahkan pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif clan efisien.

Adapun Proses Perencanaan Keuangan Daerah dan Negara adalah proses penciptaan tujuan organisasi oganisasi yang sukses mengkoordinasikan jangka panjang dan pendek. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi dan arah tujuan Sistem Pengelolaan Laporan Keuangan.

1.2       Maksud dan Tujuan

·         Menjelaskan SAPP dan SAPD

·         Menjelaskan proses perencanaan keuangan Daerah dan Negara

·         Menjelaskan Pelaksanaan Anggaran Keuangan Daerah dan Negara

·         Menjelaskan Pelaporan Keuangan Daerah dan Negara

1.3       Manfaat

Manfaat penyusunan makalah ini terutama kepada mahasiswa adalah untuk mengatahui Sistem Pengelolaan Laporan Keuangan Negara dan Daerah, baik dari segi prinsip, pelaksanaan anggaran, proses perencanaan.

 1.4      Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penyusunan makalah ini, kami menerapkan metode deskriptif dan studi literatur yaitu dengan memaparkan dan menggambarkan dengan memperoleh data-data yang diperlukan dari literatur atau sumber bacaan dan internet.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1       SAPP (Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat)

SAPP adalah sistem akuntansi yang meng­olah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan informasi akuntansi da n laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintah pusat seperti DPR, maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada pemerintah pusat.

2.1.1    Kerangka Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disampaikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada DPR, laporan keuangan pemerintah pusat tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK. Laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari:

a.      Laporan Realisasi Anggaran

Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga yang telah direkonsiliasi. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode.

b.      Neraca Pemerintah

Neraca Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Neraca SAI dan Neraca SAKUN (Sistem Akuntansi Kas Umum Negara). Laporan in menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah pusat berkaitan dengan aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal/tahun anggaran tertentu.

c.       Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Laporan Arus Kas dari seluruh Kanwil Ditjen PBN. Laporan ini menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

d.      Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan penjelasan atau perincian atau analisis atas nilai suatu pos yang tersaji di dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Pemerintah dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

2.1.2    Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Tujuan SAPP adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang diper­lukan dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, pengambil keputusan dan penilaian kinerja pernerintah dan sebagai upaya untuk mempercepat penyajian Perhitungan Anggaran Negara (PAN), serta memudahkan pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif clan efisien.

Di samping itu, SAPP juga dirancang untuk mendukung transparansi La­poran Keuangan Pemerintah dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah dalam mencapai pemerintahan yang baik, yang meliputi Akuntabilitas, Manajerial dan Transparansi.Akuntabilitas yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah atas pelaksanaan anggaran. Dalam hal ma­najerial adalah menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk pe­rencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian anggar­an, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah. Sedangkan menyangkut transparansi adalah memberikan keter­bukaan pelaksanaan kegiatan pemerintah kepada rakyat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

2.1.3    Ciri-ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

            Ciri-ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yaitu:

1.      Sistem yang terpadu. Dalam penyusunan sistem digunakan pendekatan bahwa keseluruhan.Pernerintah Pusat merupakan kesatuan akuntansi dan ekonomi tunggal. Presiden sebagai pengelola utama dan DPR sebagai badan yang bertugas menelaah dan mengevaluasi    pelaksanaannya.

2.      Akuntansi Anggaran dan Akuntansi Dana. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan sebagai landasan operasional keuangan tahunan Pemerintah dan dengan disahkannya UU-APBN maka pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan

3.      Sistem tata buku berpasangan

4.      Basis kas untuk pendapatan dan belanja. Penggunaan basis kas ini sesuai dengan Undang-Undang Perbendarahaan Indonesia dan Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5.      Standard dan prinsip akuntansi. Standar dan prinsip akuntansi adalah norma atau aturan dalam praktek yang dapat   diterima oleh profesi, dunia usaha, dan departemen/lembaga peme­rintah yang berkcpentingan dengan laporan keuangan.

6.      Desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Sistem dirancang agar pelaksanaan akuntansi dilakukan secara ber,jenjang dan dimulai pada sumber data di daerah atau propinsi dan digunakan sebagai pedoman penyusunan unit-unit akuntansi baik di tingkat wilayah maupun ting­kat pusat.

7.      Perkiraan standar yang seragam. Perkiraan yang digunakan unit akuntansi dan mata anggaran pada unit operasional anggaran dan pelaksanaan anggaran sama, baik klasifikasi mau­pun istilahnya agar dapat memastikan bahwa anggaran dan laporan realisasi­nya menggunakan istilah yang sama, serta meningkatkan kemampuan sistem akuntansi untuk memberikan informasi/laporan yang relevan, berarti, dan dapat diandalkan. Selain itu dapat digunakan untuk memudahkan pengawasan atas ketaatan dengan pagu yang ditentukan dalam UU-APBN dan dalam do­kumen allotment (DIK/DIP/SKO), serta memungkinkan perbandingan data laporan keuangan, baik dalam satu laporan maupun antarlaporan.

2.2       SAPD (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah)

            Pedoman SAKD disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1.      Menyediakan pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah yang berlaku dewasa ini, terutama dengan diberlakukannya otonomi daerah yang baru.

2.      Menyediakan pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporannya

SAPD  adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

2.2.1    Basis akuntansi

SAPD menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual  untuk neraca. Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh rekening Kas Daerah serta belanja diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah.

2.2.2    Sistem pembukuan berpasangan

Sistem pembukuan berpasangan (double entry system) didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu: Aset = Kewajiban+Modal setiap transaksi dibukukan dengan mendebet suatu perkiraan dan mengkredit suatu perkiraan yang lain.

2.2.3    Subsistem

·         Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah: dilaksanakan oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) yang akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level pemda

·         Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah: dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD.

2.2.4    Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)

Dalam konstruksi keuangan negara, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu SKPD dan SKPKD. Dalam pelaksanaan anggaran, transaksi terjadi di SKPD dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1.      Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja

2.      Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level pemda

	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan
Satuan Kerja	Pendapatan pajak	Belanja pegawai
	Reteribusi	Belanja baran dan jasa
	Lain-lain pendapatan yang sah	Belanja Modal
Pemda	Dana perimbangan	Belanja bunga, subsidi, hibah, bansos, bagi hasil, bantuan keuangan	Penerimaan pembiayaan
	Lain-lain pendapatan yang sah	Belanja ridak terduga	Pengeluaran pembiayaan

Sistem akuntansi SKPD meliputi:

1.      Akuntansi pendapatan

2.      Akuntansi belanja

3.      Akuntansi aset

4.      Akuntansi selain kas

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD adalah:

1.      LRA

2.      Neraca

3.      Catatan atas laporan keuangan

2.2.5    Akuntansi PPKD

Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPD, yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai pemda. Sistem akuntansi PPKD meliputi:

1.      Akuntansi pendapatan PPKD

2.      Akuntansi belanja PPKD

3.      Akuntansi pembiayaan

4.      Akuntansi Aset (Investasi Jangka panjang)

5.      Akuntasi Utang

Penyusunan Laporan Keuangan PPKD

Laporan keuangan PPKD adalah laporan keuangan  yang dikeluarkan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai pemda. SKPKD sebagai satuan kerja akan mengeluarkan laporan keuangan SKPD seperti SKPD yang lain.

Dengan demikian, yang akan muncul dalam laporan keuangan PPKD adalah transaksi-transaksi pendapatan PPKD, belanja PPKD, dan pembiayaan. Format dan prosedur penyusunannya sama dengan laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan PPKD ini nantinya akan dikonsolidasikan bersama laporan keuangan semua SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/kota/kabupaten.

2.2.6    Penyusunan Laporan Keuangan Pemda

Laporan Keuangan Pemerintah daerah adalah  laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD dan Laporan keuangan PPKD.

            Laporan keuangan pemerintah provinsi/kota/kabupaten tediri atas:

a.      LRA

b.      Neraca

c.       Laporan Arus Kas

d.      Catatan atas laporan keuangan

2.3       Proses Perencanaan Keuangan Daerah dan Negara

Perencanaan adalah proses penciptaan tujuan organisasi. Organisasi yang sukses mengkoordinasikan jangka panjang dan pendek. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi dan arah tujuan. Perencanaan merupakan hal yang penting karena jenis, kuantitas dan kualitas kinerja jasa dan pengadaan pemerintah tidak dievaluasi dan disesuaikan melalui mekanisme pasar terbuka dan mereka cukup peka kepada kepentingan umum. Lebih lanjnut, perencanaan dan keputusan pemerintah merupakan proses gabungan yang melibatkan warga negara, badan legislatif dan eksekutif.

2.3.1    Proses Perencanaan Keuangan Daerah

            Aspek perencanaan keuangan daerah diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam  penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masayarakat.

Perencanaan anggaran keuangan daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah (5).Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1)      Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD. Proses penyusunan RKPD tersebut dilakukan antara lain dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemuka adat, pemuka agama, dan kalangan dunia usaha.

2)        DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

3)        Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.

4)        Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.

5)        RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

6)        Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya.

7)        Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.

8)        Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan

2.3.2    Proses Perencanaan Keuangan Negara

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional serta keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan bernegara dan menghindarkan dari ketimpangan antar wilayah. Ketentuan mengenai sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro atau perencanaan yang berada pada tataran kebijakan nasional atas semua fungsi pemerintahan dan meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat, yang mana antara lain bertujuan untuk: mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam UU No. 25 Tahun 2004 didefenisikan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Setidaknya terdapat dua arahan yang tercakup dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

1.      Arahan dan bimbingan bagi seluruh elemen bangsa untuk mencapai tujuan bernegara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Arahan ini dituangkan dalam rencana pembangunan nasional sebagai penjabaran langkah-langkah untuk mencapai masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas dan berkeadilan dan dituangkan dalam bidang-bidang kehidupan bangsa: politik, sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

2.      Arahan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional baik melalui intervensi langsung maupun melalui pengaturan masyarakat/pasar, yang mana mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Selain dua arahan yang tercakup dalam sistem perencanaan pembangunan nasional diatas, pada pasal 8 UU No. 25 Tahun 2004 juga dijelaskan empat tahapan perencanaan pembangunan, yaitu terdiri dari:

1. Penyusunan rencana

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap dari suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah, yaitu:

a)      Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

b)      Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

c)      Melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

d)      Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2. Penetapan rencana

Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, sedangkan rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah dan rencana pembangunan tahunan Nasional/ Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

3. Pengendalian pelaksanaan rencana

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Menteri Negara Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan inforrnasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, pemerintah, baik Pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Keempat tahapan tersebut harus diselenggarakan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat membentuk suatu siklus perencanaan pembangunan nasional yang utuh.

Perencanaan Pembangunan baik tingkat Nasional maupun tingkat daerah menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja). Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

RPJP Nasional merupakan penjabaran tujuan Nasional kedalam Visi, misi dan Arah pembangunan Nasional. Sedangkan RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan memuat tentang visi, misi dan arah dalam pembangunan Daerah.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden. Penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

3. Rencana Strategis (Renstra)

Renstra Kementerian/Lembaga pada tingkat nasional memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tingkat daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RKP Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

5. Rencana Kerja (Renja)

Renja Kementerian/Lembaga pada tingkat nasional disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian/Lembaga dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah diatas harus dilakukan secara terpadu, dengan memperhitungkan kebutuhan rakyat dan memanfaatkan ketersediaan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan dunia global, yang semata-mata ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.4       Pelaksanaan Anggaran Keuangan Daerah dan Negara

Setelah   APBDN ditetapkan secara terperinci dengan undang-undang,maka pelaksanaan di atur lebih lanjut dengan keputusan presiden sebagai pedoman  bagi kementrian negara/lembaga  dalam pelaksanaan anggaran.Pengaturan dalam keputusan presiden tersebut terutama dalam hal-hal yang belum di perincidi dalam Undang-Undang APBDN, seperti ,alokasi anggaran untuk kantor daerah kementrian Negara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian Negara/lembaga, dan alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi   subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima.

Pemerintahan  pusat dan pemerintah  pusat dan pemirintah daerah menyampaikanl laporan realisi semester pertama kepada DPR/DPRD pada akhir juli tahun anggran yang bersangkutan untuk memberi informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN/APBD. Laporan realisasi tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama dan  penyesuain/perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya.Ketentuan megenai pegelolaan keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam Undang-Undang yang mengatur perbendaharaan negara mengingat lebih banyak menyangkut hubung administrative antar-kementerian negara/lembaga di linkungan pemerintah.

2.4.1    Pelaksanaan Anggaran Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tatacara tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang dijabarkan lebih rinci dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Dengan berpedoman kepada Permendagri tersebut, pemerintah daerah menyusun mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan.

Secara garis besar mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mencakup: (a) Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja; (b) Laporan Tahunan; (c) Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan (d) Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Laporan realisasi semester pertama APBD yang disertai dengan perkiraan realisasi semester berikutnya disiapkan oleh setiap pejabat penatausahaan keuangan SKPD dan disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan untuk diteruskan kepada PPKD. Selanjutnya melalui Sekretaris daerah (selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah), laporan ini disampaikan kepada kepala daerah untuk akhirnya dilakukan pembahasan bersama DPRD.

Laporan tahunan merupakan penggabungan dari laporan semester pertama dan laporan semester kedua yang disiapkan oleh setiap SKPD kepada PPKD dan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan tahunan tersebut terdiri dari: (a) laporan realisasi anggaran; (b) neraca; (c) laporan arus kas; dan (d) catatan atas laporan keuangan. Tahap akhir dari proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Setelah mendapat persetujuan dari BPK, kepala daerah menyusun Raperda tentang pertanggungjawaban APBD dan mengirimkannya kepada DPRD untuk proses pembahasan. Selanjutnya kepala daerah menyampaikan raperda tesebut kepada gubernur yang bersangkutan untuk dievaluasi apakah sudah sesuai dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Persetujuan gubernur tentang evaluasi raperda merupakan faktor penentu bagi bupati/walikota untuk menetapkan raperda tersebut menjadi perda.

2.4.2    Pelaksanaan Anggaran Keuangan Negara

Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan. APBN dalam satu tahun anggaran meliputi:

1.      Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

2.      Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

3.      Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara dengan menggunakan sistem giral.

Secara garis besar, tahap-tahap siklus anggaran dapat digambarkan sebagai berikut:

1.      Penyusunan RAPBN oleh pemerintah;

2.      Penyampaian RAPBN kepada DPR/pengesahannya;

3.      Pelaksanaan APBN oleh pemerintah;

4.      Pengawasan pelaksanaan APBN oleh BPK;

5.      Pertanggungjawaban/Perhitungan Anggaran Negara (PAN);

6.      Persetujuan RUU PAN menjadi UU PAN oleh DPR.

Berdasarkan fungsinya, penganggaran pemerintah mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

1.      Stabilitas fiskal makro,

2.      Alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan

3.      Pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan penganggaran ini, dilakukan dengan tiga pendekatan baru dalam penyusunan sistem penganggaran yaitu:

1.      Penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah. Kerangka pengeluaran jangka menengah digunakan untuk mencapai disiplin fiskal secara berkelanjutan. Kementerian negara/lembaga mengajukan usulan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan dalam tahun anggaran yang direncanakan dan menyampaikan prakiraan maju yang merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Prakiraan maju yang diusulkan kementerian negara/lembaga disetujui oleh presiden dalam keputusan presiden tentang rincian APBN untuk menjadi dasar bagi penyusunan usulan anggaran kementerian negara/lembaga pada tahun anggaran berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.

2.      Penerapan penganggaran terpadu. Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

3.      Penerapan penganggaran berbasis kinerja (ABK). Penerapan penyusunan anggaran berbasis kinerja menekankan pada ketersediaan rencana kerja yang benar-benar mencerminkan komitmen kementerian negara/lembaga sebagai bagian dari proses penganggaran. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. Tingkat kegiatan yang direncanakan dan standar biaya yang ditetapkan pada awal siklus tahunan penyusunan anggaran menjadi dasar dalam menentukan anggaran untuk tahun anggaran yang direncanakan dan prakiraan maju bagi program yang bersangkutan. Standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi pemerintah pusat, ditetapkan oleh menteri keuangan setelah berkoordinasi dengan kementerian negara/lembaga terkait. Pengaturan mengenai pengukuran kinerja, evaluasi kinerja kegiatan, dan evaluasi kinerja program adalah sebagai berikut:

a.      Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja, kementerian negara/lembaga melaksanakan pengukuran kinerja.

b.      Kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi kinerja kegiatan satuan kerja kementerian negara/lembaga setiap tahun berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebagai umpan balik bagi penyusunan RKA-KL tahun berikutnya.

c.       Kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi kinerja program sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja,  memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah,  menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, dan memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

2.5       Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Setelah anggaran selesai disusun, organisasi sektor publik melaksanakan apa yang dianggarkan dalam kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Pelaksanaan anggaran kinerja tidak bisa dilepaskan dari proses pelaporan dan evaluasi atas aktivitas yang telah dilaksanakan. Hal ini menjadi sangat penting karena salah satu ukuran keberhasilan anggaran kinerja adalah kemampuannya untuk diukur dan dievaluasi guna mendapatkan umpan balik.

Untuk itu, setiap organisasi sektor publik harus melaporkan pada tingkat di mana mereka telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, setiap organisasi harus menyediakan informasi mengenai aktivitas yang telah dilakukan. Informasi ini seharusnya meliputi input, output, dan outcome, dan berbagai indikator kualitatif lainnya yang dirasakan perlu. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan anggaran tradisional yang hanya menekankan pada pelaporan kuantitatif.

Service Efforts and Accomplisment (SEA) mengukur keberhasilan organisasi dalam 3 indikator:

1.      Indikator usaha, yakni sumber daya yang digunakan untuk pelayanan (inpust)

2.      Indikator pencapaian, yakni pelayanan apa yang dapat disediakan dan dicapai dengan input yang tersedia (output dan outcome)

3.      Indikator yang menghubungkan usaha dan pencapaian, indikator ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu:

Ø  Indikator efisiensi, perbandingan input dan output

Ø  Indikator efektivitas, perbandingan input dan outcome

Anggaran merupakan rencana operasional keuangan yang mencakup suatu estimasi pengeluaran untuk suatu jangka waktu tertentu dan rencana penerimaan pendapatan untuk membiayai. Selain itu anggaran dapat juga didefinisikan sebagai proses alokasi sumber daya yang terbatas terhadap permintaan yang tidak terbatas dan satuan mata uang dalam perencanaan operasi untuk periode tertentu. Perencanaan harus berisi informasi mengenai jenis dan jumlah pengeluaran yang direncanakan, tujuan yang dibuat dan alat tujuan keuangan.

     Pentingnya Anggaran

Anggaran untuk organisasi sektor publik berasal secara umum dari penggunaan tingkat pajak atau jumlah yang digunakan untuk jasa. Peran perencanaan dicapai dengan ukuran moneter (seperti materi, pekerja dan perlengkapan) diperlukan untuk mencapai aktivitas yang direncanakan dalam periode anggaran. Peran pengendalian dicapai dengan mempersiapkan anggaran yang menunjukkan masukan dan rencana yang dicapai. Varian antara anggaran dan aktual menunjukkan divergensi sumber daya yang jelas dalam alokasi organisasi pemerintah untuk membolehkan melakukan tugas yang bertanggungjawab. Pengendalian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil anggaran dengan aktual untuk meyakinkan tingkat pengeluaran tidak melebihi dan aktivitas dari rencana yang terjadi. Kecuali alasan untuk varian yang dianalisa dan langkah perbaikan menghantarkan anggaran dan kembali ke aktual sesuai garis, keseluruhan sistem akan diluar pengendalian. Oleh karena itu, kondisi relevan, akurat dan laporan yang tepat waktu posisi aktual dan anggaran diperlukan pada setiap level menajemen untuk dapat dimonitor sesuai anggaran.

     Evaluasi

Laporan keuangan yang membandingkan antara pendapatan dan pengeluaran yang dianggarkan dan aktual utnuk periode tertentu sebagai basis untuk evaluasi terhadap standar yang ada. Anggaran juga menyediakan tujuan yang jelas untuk evaluasi kinerja pada tiap level tanggung jawab.

  

BAB III

PENUTUP

3.1       Kesimpulan

ü  SAPP adalah sistem akuntansi yang meng¬olah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan informasi akuntansi da n laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintah pusat seperti DPR, maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada pemerintah pusat.

ü  SAPD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

ü  Perencanaan anggaran keuangan daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah.

ü  Secara garis besar mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mencakup:

1.      Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja

2.      Laporan Tahunan

3.      Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

4.      Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

ü  Anggaran merupakan rencana operasional keuangan yang mencakup suatu estimasi pengeluaran untuk suatu jangka waktu tertentu dan rencana penerimaan pendapatan untuk membiayai.

  

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga

Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat

Nordiawan, Deddy. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat

Nordiawan, Deddy, dkk. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat

www.google.com

www.wikipedia.org